Surabaya - Laskar News, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebanyak 1.100 formasi itu akan dikhususkan bagi petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk data base.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, beberapa waktu lalu disampaikan Menpan RB bahwa seleksi PPPK dikhususkan bagi tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga pendidik atau guru. Namun, wali kota menceritakan kepada mendagri bahwa anggota Satpol PP dan DPKP di lapangan hanya sedikit ASN.
”Satpol PP dan DPKP juga mendapatkan prioritas seperti nakes dan guru untuk menjadi PPPK. Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan ada nomenklatur tambahan untuk trantibum, sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas, dan DPKP atau damkar, bisa dimasukkan,” papar Eri.
”Sehingga setelah disetujui Menpan dan diperbolehkan, kami mengusulkan teman-teman Satpol PP dan damkar yang sudah masuk data base bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan,” kata Wali Kota Eri.
Menurut dia, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. Petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti ikut seleksi menjadi PPPK.
”Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Bekerja dengan hati, insya Allah akan diberikan keselamatan dan berkah,” ujar Eri.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser didampingi Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani berterima kasih kepada Wali Kota Surabaya karena sangat perhatian dengan nasib dan kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP Kota Surabaya. Wali kota melakukan berbagai upaya untuk mengusulkan anggotanya menjadi PPPK.
”Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP,” kata Fikser.
Dia memastikan, sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya untuk pengusulan PPPK. Pihaknya sudah melakukan cek ulang data base dan sudah disampaikan kembali ke BKPSDM.
”Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini khusus, kalau sebelumnya kan umum,” terang Fikser.
Fikser menjelaskan, saat ini, anggota Satpol PP termasuk di kecamatan sebanyak 1.250 orang non ASN dan ASN sekitar 50 orang.
”Jadi, ASN di Satpol itu memang sedikit,” kata Fikser.
Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani juga bersyukur karena anggotanya dapat kesempatan dan peluang menjadi PPPK. Saat ini, anggota DPKP sebanyak 767 orang dengan tenaga non ASN sebanyak sekitar 650.
”Nah, kalau ASN hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami, Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK,” ucap Laksita Rini Sevriani. (Wafik)
