Surabaya (Laskarnews.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serius dalam melakukan penertiban data kartu keluarga (KK). Warga yang masih nekat satu rumah didiami lebih dari tiga KK, maka pemkot akan mengambil langkah tegas dengan memblokir data adminduk.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan, pemerintah kota beberapa kali sudah menemukan dalam satu alamat ada empat sampai lima KK dalam satu rumah. Bahkan ada yang lebih sampai 50 KK.
"Ketika diverifikasi sama lurah dan RT RW, mereka tidak ada di tempat. Jadi, yang ada cuma dua sampai tiga KK. Makanya, kami lakukan penertiban untuk satu alamat kita batasi tiga KK," kata Eddy.
Eddy mengatakan, pemkot juga menemukan sejumlah data KK fiktif. Ada warga yang datanya ada namun yang bersangkutan tidak tinggal di lokasi tersebut. Entah pindah di RT sebelah atau ke luar kota. Dari penelusuran dinas, jumlah temuan yang seperti itu mencapai angka 40 ribu lebih.
"Mereka gak laporan kalau pindah atau ke mana. Dari data awal kami temukan itu 61 ribu, setelah ditertibkan sekarang tersisa 42.707," ucapnya.
Pemkot akan menindaklanjuti data-data tersebut dengan instansi terkait. Mulai dari bagian hukum pemkot hingga diskominfo. Hasilnya akan diumumkan di situs website pemerintah.
"Jadi, mereka kita kasih waktu sampai 1 Agustus 2024 untuk mengklarifikasi mereka ini benar tinggal di alamat tersebut atau tidak dengan surat keterangan diketahui RT RW. Kalau tidak ada klarifikasi, maka akan kita blokir datanya," ujarnya.
Ketika data adminduknya diblokir, maka mereka tidak akan bisa menggunakan data adminduknya untuk keperluan administrasi. Misalnya, tidak bisa urus rekening, beli tiket, dan BPJS terblokir.
"Tapi meski diblokir mereka tetap terhitung warga kita dan tidak akan mempengaruhi seperti pilkada, mereka tetap punya hak pilih. Kita blokir supaya mereka datang untuk melaporkan sesuai dengan alamat yang baru," pungkasnya.
Reporter : Mukarrom
Editor : Eko SH
Sumber : radarsurabaya
